hukum di indonesia yang berat sebelah
-->
Istilah ini mungkin sudah
lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hokum di Indonesia timpang
sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam kebawah dan Tumpul keatas” maksud dari
istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini
lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah, Coba bandingkan dengan para
Koruptor yang notabene adalah para penjabat kelas ekonomi ke atas, baik mulai
dari tingkat anggota DPRD kota hingga para mantan menteri pun terjerat dengan
kasus korupsi,
Bayangkan saja beberapa kasus
yang baru baru ini terjadi salah satu kasus yang cukup menggeparkan adalah
pencurian sandal jepit yang dilakukan di tasikmalaya, hanya karena sang pemilik
merupakan anggota kepolisian, maka sang terdakwa yang masih berusia dibawah
umur ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Namun karena tekanan yang amat besar
dari masyarakat banyak dan pemberitaan yang besar dari media maka kasus yang
terjadi awal 2012 ini akhirnya berakhir dengan cara kekeluargaan, Sementara
Kuruptor yang mencuri uang Negara miliyaran rupiah hanya dihukum 2 tahun
penjara + pemotongan masa tahanan atau Remisi.
Dari sinilah saya ingin mencoba
menggali sedikit tentang permasalahan keadilan di Negara yang sudah 67 tahun
merdeka ini dan memiliki bunyi sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
-->
Salah satu Contoh kasus
keadilan yang akan kami angkat adalah kasus pencurian sandal jepit dan vonis
para koruptor.
Berikut adalah kutipan pendapat
para pengamat politik tentang kasus yang sempat menghebohkan awal tahun 2012.
-->
Oleh : Jamaris S.pd
Artikel yang saya angkat kali
ini berjudul "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara" Saya mengangkat topik ini terinsperasi oleh isu yang tengah
berkembang dan banyak mendapat perhatian masyarakat luas termasuk media massa.
Dimana AAL, seorang siswa kelas 1 SMK di Palu, Sulawesi Tengah diajukan ke
pengadilan atas kasus dugaan pencurian sandal jepit milik seorang anggota
Brimob Polda Sulawesi Tengah.
Kasus yang menimpa anak di
bawah umur (15 tahun) ini mendapat perhatian serius dari Dewan Pembina Komisi
Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Menurut Seto Mulyadi, semua pihak
yang terkait kasus ini baik kepolisian maupun kejaksaan bersalah. Sanksi bagi
kenakalan anak-anak seharusnya dikembalikan kepada orang tua anak bersangkutan,
bukan di jerat dengan hukuman penjara. Selain itu Front Penyelamat Kedaulatan
Rakyat mengumpulkan 1.000 sandal jepit sebagai bentuk solidaritas buat AAL.
Setelah terkumpul 1.000 sandal jepit, kemudian dititipkan ke mabes polri untuk
diserahkan kepada Briptu Ahmad Rusdi si pemilik sandal jepit yang hilang di
curi. Sepertinya rakyat marah karena tindakan dari pihak yang seharusnya
melindungi anak, ternyata menyeretnya ke penjara.
Secara sederhana, mencuri dapat
diartikan “mengambil sesuatu yang bukan miliknya”. Tindakan mencuri merupakan
suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan apapun di dunia ini. Menurut hukum
agama, mencuri adalah tindakan dosa. Menurut hukum negara, mencuri adalah
tindakan melawan hukum. Begitu juga menurut norma adat yang berlaku diseluruh
daerah di Indonesia bahwa mencuri adalah perbuatan yang melanggar adat. Memang
wajar seseorang yang melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma-norma adat
diberi hukuman. Namun perlu diperhatikan siapa dan apa tujuan seseorang
melakukan pencurian.
Kembali ke judul posting "Antara
Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara" Kedua tindakan
tersebut adalah melawan hukum karena sama-sama mencuri. Namun perlu dibedakan
tindakan yang dilakukan seorang anak yang mencuri sandal jepit dengan tindakan
seorang pejabat yang mencuri uang negara (korupsi). Seorang anak nekat mencuri
mungkin karena kemiskinan sehingga tidak mampu membelinya. Sedangkan seorang
pejabat mencuri uang negara (korupsi) bukan karena kemiskinan, tapi demi
memperkaya diri atau kelompoknya. Inilah yang membuat sebagian besar rakyat
marah karena banyak para pelaku korupsi (koruptor) di negara ini yang belum
disentuh hukum, sementara anak kurang mampu yang mencuri sandal jepit saja
dijerat hukum.
Siapa yang tidak pernah dalam
hidupnya melakukan kesalahan seperti mencuri?. Sebagian besar orang tentu
pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan maupun berat. Apalagi seorang
anak dalam masa pertumbuhan sering melakukan kesalahan karena dalam masa
tersebut anak sedang mencari jati dirinya. Perlu peran orang tua mengawasi dan
mengarahkan anaknya supaya tidak terjerumus dalam tindakan salah. Orang tua
harus mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan anaknya. Apabila seorang anak
melakukan kesalahan seperti mencuri, maka orang tua harus menasehatinya. Siapa
sebenarnya yang saya maksud ORANG TUA di sini? Mereka adalah ayah dan ibu
sebagai keluarga dekatnya, orang sekitar lingkungan anak, dan penegak hukum sebagai
aparatur negara. Bukankan semua warga negara dilindungi oleh hukum dan
undang-undang? Dengan arti kata semua warga negara berkewajiban untuk
melindungi anak.
Menanggapi kasus anak seperti
yang menimpa AAL, saya tidak setuju bila dijatuhi hukuman penjara, karena
perkembangannya akan terganggu. Lagi pula sebenarnya tujuan seseorang dipenjara
adalah untuk memberikan efek jera. Efek jera sangat tepat diberikan kepada
seorang koruptor, karena koruptor adalah orang dewasa yang telah bisa
membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi aparatur pemerintah
terutama aparat penegak hukum harus membedakan kesalahan seorang pencuri sandal
jepit dengan seorang koruptor yang mencuri uang negara untuk kepentingan diri
dan kelompoknya, Intinya “JANGAN HUKUM TAJAM KE BAWAH DAN TUMPUL KE ATAS.”
Dari artikel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa
sebenarnya keadilan hukum di negara kita masih lah sangat rentan akan tebang pilih alias
tidak merata, semua itu kebanyakan disebabkan lagi-lagi oleh para “Oknum” penegak hukum itu sendiri. Dari sinilah kita perlu
mengambil pelajaran yang sangat berarti bahwa keadilan adalah segala galanya
bila kita menganut negara bersistem demokrasi, karena falsafah
dari demokrasi Indonesia adalah demokrasi dari rakyat dan dijalankan oleh
rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
Kesenjangan keadilan diharapkan
tidak terjadi lagi. Sebab, tindak pidana ringan seperti pencurian dengan nilai
di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu dikenai pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman
5 tahun penjara. Pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal dibolehkan. Tersangka
juga tidak perlu ditahan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung
nomor 2 tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP.
Peraturan MA ini ditandatangani
Harifin A Tumpa, Ketua MA saat itu, tanggal 27 Februari lalu. Kemudian pada
Rabu (17/10/2012), instansi-instansi penegak hukum bersepakat untuk menerapkan
Peraturan MA nomor 2/2012 itu. Kesepakatan bersama ditandatangani Direktur
Jenderal Pemasyarakatan Sihabuddin, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Burhanuddin,
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, dan Ketua Muda
Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko, disaksikan Menteri Hukum dan HAM
Amir Syamsuddin.
-->
Tidak ada komentar:
Posting Komentar