REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal
berdampak sistemik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total Rp6,76
triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan
hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan deputi Gubernur BankIndonesia bidang
4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya, di
Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.
Antonius
menjelaskan proses penetapan tersebut dimulai pada rapat 16 November 2008 di
kantor BI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Boediono, Deputi Gubernur
Senior Miranda Swaray Goeltom, Deputi Gubernur bidang
Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad.
Selain itu hadir pula Siti
Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank
Syariah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim
Alamsyah perwakilan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) Fuad Rahmany dan Noor Rachmat,
Kepala Divisi Penjaminan LPS
Poltak L Tobing, Kepala LPS Firdaus Djaelani dan Kepala Divisi Analisis
Resolusi Bank LPS Suharno Eliandy. Menurut jaksa, saat itu Fridaus dan Suharno
menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Century lebih besar yaitu Rp15,363
triliun dibanding tidak menyelamatkan yaitu Rp 195,354 miliar.
"Pada saat itu Boediono
mengatakan bahwa Firdaus Djaelani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya
saja," kata Antonius.
Terdakwa dalam perkara tersebut
adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan
Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya. Kemudian pada rapat selanjutnya
pada 20 November 2008 di ruang Rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari
Dewan Gubernur BI (DGBI) kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
(DPNP) bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal
dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar
Bank Century tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal.
"Karena itu diperlukan
kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KKSK yang mendukung Bank Century
sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century tidak ditutup dan tetap
beroperasi serta tidak menjadi bank gagal," ungkap jaksa.
Pada
rapat DGI 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century
menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari
nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan BI senilai
Rp689 miliar.
"Siti
Chalimah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century
tidak tergolong sistemik secara individual bank tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik.
Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak
sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan
peran Bank Century dapat digantikan bank lain," jelas jaksa.
Namun karena timbul kekhawatiran
KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak
sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya
menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah
dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.
Permintaan Budi Mulya itu
didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki
keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar
lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.
"Selanjutnya Boediono
menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkai Century,
dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan
sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik," ungkap jaksa.
Siti Chalimah pun memperbaiki
ringkasan eksekutif mengenai Bank Century dan membuat beberapa perubahan yang
esensial. Pertama, PT Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan
kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan
khusus yaitu 6 bulan, namun kondisi bank menurun.
Kemudian terbit rekomendasi,
yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik maka dimintakan
persetujuan KSSK, 2. mengusulkan agar Robert Tantular dicekal, 3. Mengirim
surat kepda monetary authority of Singapore (MAS) dan Financial Services
Authority (FSA) sebagai pemberitahuan.
Kedua, kondisi giro Wajib Minimum
(GWM) rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008
atau yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Century
setelah menyelesaikan perhitungan adalah Rp6,56 triliun.
Selanjutnya dalam lampiran
tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah
kalimat "untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar
Rp1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar Rp632 miliar" dengan
tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan.
Pada 20 November 2008 pada
sekitar pukul 23.00 WIB, kembali dilaksanakan rapat praKSSK yang dihadiri oleh
sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulyani, Raden Pardede, Dewan
Gubernur BI termasuk Budi Mulya.
Dalam rapat itu, Ketua LPS
Rudjito, Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam
keadaan normal seharusnya Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak
sistemik, namun dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008 sekitar
pukul 04.30 WIB yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono, Raden Pardede serta
konsultan hukum Arief Surjowidjojo diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai
bank gagal berdampak sistemik.
Selanjutnya diputuskan untuk
menghentikan seluruh pengurus Bank Century, baik komisaris dan direksi dan
mengangkat direksi baru yaitu Maryono sebagai direktur utama dan Ahmad Fajar
sebagai direktur dari Bank Mandiri melalui Rapat Dewan Komisioner pada hari
yang sama.
Penyetoran modal sementara (PMS)
untuk Bank Century yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar Rp1
triliun, pada 25 November Rp588,314 miliar, 26 November sebesar Rp475 miliar,
27 November sebesar Rp100 miliar, pada 28 November sebesar Rp250 miliar dan 1
Desember sebanyak Rp362,826 miliar sehingga total adalah Rp2,776 triliun.
Pengucuran modal kembali
dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai Rp4,997 triliun.
Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar Rp850 miliar dalam bentuk
Surat Utang Negara, 24 Februari 2009 sebesar Rp185 miliar dalam bentuk SUN dan
terakhir Rp150 miliar melalui real time gross settlement (RTGS) hingga terakhir
pada 26 Juli 2009 dikucurkan Rp630,221 miliar.
Total penyertaan modal sementara
kepada Bank Century dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah
Rp6,76 triliun. Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar,
pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraqdan
Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753
triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun.
Serta merugikan keuangan negara
dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp689,39 miliar dan
Rp6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak
sistemik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat
(1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31
tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pasal tersebut mengatur tetang
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau
kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman
pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20
tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
KRONOLOGIS SKANDAL CENTURY
Permasalahan Bank Century
muncul sejak akusisi-merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan
undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan,
sarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank. Pengucuran dana
FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara. Berikut ini
adalah uraian lebih jelasnya mengenai kronologis kasus Bank Century yang
dikumpulkan dari berbagai sumber:
KEJADIAN PENTING SKANDAL BANK CENTURY
6 Oktober 2008
Tim kecil menemui Presiden membahas soal arti penting dan urgensi Blanket
Guarantee.
13 Oktober 2008
Tim berusaha menyakinkan Wapres soal yang sama, tetapi wapres menolak
13 Oktober 2008
Sebagai kompromi akhirnya disepakati Jaminan dana simpanan sampai 2 miliar.
15 Oktober 2008
Perppu No.4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditandatangani
Presiden
15 Oktober 2008
Robert Tantular (RT) menandatangani Letter of Commitment untuk menyelesaikan
kasus Bank Century. Biasanya RT tidak mau ikut campur
30 Oktober 2008
Bank Century (BC) mengajukan repo aset kredit kepada BI sebersar Rp.
1 triliun.CAR 30 September adalah 2,35 %
6 November 2008
BC ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus
13 November 2008
BC dilarang ikut kriling, Menkeu lapor kasus BC kepada Presiden di AS
14 November 2008
BI mengubah persyaratan pemberian FPJP dari CAR minimal 8 % menjadi CAR positif
14-18 November 2008
BI mengucurkan dana FPJP sebesar 689 miliar
15 November 2008
Menkeu pulang dari AS untuk memantau krisis dari dekat
20 November 2008
Rapat cabinet dipimpin Wapres menyimpulkan fundamental perekonomian Indonesia
masih solid; soal BC tidak dibahas
20 November 2008
Rapat dewan Gubernur (RGB) BI menetapkan BC sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak
sistemik
20 November 2008
Menkeu, Sri Mulyani menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Century. Dalam
rapat tersebut, BI melalui data per 31 oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio
kecukupan modal atau CAR bank Century minus hingga 3,52 %. Guna menambah
kebutuhan modal untuk menambah kebutuhan modal, CAR dinaikan menjadi 8 %
21 November 2008
Mantan Group Head Jakarta Network PT Bank Mandiri, Maryono diangkat menjadi
direktur utama Bank Century menggantikan Hermanus Hasan Muslim
21 November 2008
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan BC berpotensi sistemik
dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
21 November 2008
Rapat Komite Koordinasi (KK) dilakukan, sesuai perintah
UU No.24/2004 tentang LPS
22 November 2008
Delapan pejabat Bank Century dicekal.Mereka adalah :Sualaiman AB (Komisaris
utama), Poerwanto Kamajadi(komisaris), Hermanus Hasan Muslim(Direktur utama),
Lila K Gondokusumo(Direktur Pemasaran), Edward M Situmorang (Direktur
Kepatuhan), dan Robert Tantular(Pemegang Saham)
23 November 2008
Biaya penanganan BC yang semula diperkirakan hanya 632 miliar naik menjadi
Rp.2,77 triliun. Terdapat perubahan asumsi yang dilakukan BI
25 November 2008
Menkeu dan Gubernur BI melapor kepada Wapres. Wapres kemudian memerintahkan
Polri untuk menangkap Robert Tantular(RT)
26 November 2008
Robert Tantular ditangkap dikantornya di Gedung Sentral Senayan dan langsung
ditahan di Mabes Polri atas dugaan mempengaruhi kebijakan direksi sehingga
menyebabkan Bank Century gagal kriling.
5 Desember 2008 LPS Mengubah peraturan yang memungkinkan BC
memperoleh tambahan PMS. LPS mengucurkan dana untuk kedua kalinya sebesar
Rp.2,201 triliun.
18 Desember 2008
DPR tidak menerima Perppu 4/2008 tentang JPSK, dan meminta Presiden
mempersiapkan RUU JPSK
3 Februari 2009
LPS mengucurkan dana sebesar 1,55 triliun untuk BC
10 Februari 2009
Siti Fadjriah mengakui BI tahu kasus BC, sejak lama
1 April 2009
Penyidik KPK hendak menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima
suap, namun rencana tersebut dibatalkan. Sejak itu hubungan KPK-Polri tidak
terlalu baik
9 April 2009
Pemilu Legislatif
14 April 2009*
Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengelurakan surat klarifikasi kepada
direksi Bank Century. Surat tersbeut menegaskan mengenai uang US$ 18 juta milik
Budi Sampoerna dari PT Lancar Sampoerna Besatari tidak bermasalah.
20 April 2009
Menkeu menilai Bank IFI dan BC gagal bukan karena krisis
15 Mei 2009
Deklarasi pasangan SBY-Boediono sebagai Capres dan Cawapres di Bandung
29 Mei 2009
Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji memasilitasi pertemuan antara pimpinan
Bank Century dengan pihak Budi Sampoerna di kantornya.
3 Juni 2009
Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi mengirim surat kepada Bareskrim bahwa
mereka siap untuk menutup kerugian BC
Awal Juni 2009*
KPK meminta BPK melakukan audit terhadap BC
Akhir Juni 2009*
Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengatakan ada lembaga yang telah
sewenang-wenang menyadap telpon selulernya
2 Juli 2009
KPK menggelar konferensi Pers terkait mengenai penyadapan seluler tersebut.
8 Juli 2009
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
27 Juli 2009
Darmin Nasution dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI; Anwar Nasution
menilai audit BC lebih lancer.
27 Agustus 2009
Skandal BC meledak di media massa
29 Agustus 2009
Menkeu lapor penanganan kasus BC kepada Presiden(Wapres tidak mendapat tindasan
laporan).
31 Agustus 2009
Wapres menilai kasus BC murni criminal berupa perampokan bank oleh pemiliknya
sendiri.
1 September 2009 DPR meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap BC
10 September 2009 RT divonis 4 tahun penjara dan denda Rp.50 miliar.
17 September 2009 Presiden meminta jangan ada misteri dalam soal BC; BPK
meminta PPATK membuka aliran dana kasus BC
23 September 2009 KPK mengendus bau busuk di BC
26 September 2009 Audit awal BPK beredar
29 September 2009 Pemerintah dan DPR gagal mensahkan RUU JPSK
30 September 2009
Menkeu menyampaikan secara spontan di depan Jusuf kalla bahwa diriya tertipu
oleh data yang diberikan BI.
1 Oktober 2009 BI bantah temuan awal audit BPK.
3 Oktober 2009 BC secara resmi ganti nama menjadi Bank Mutiara.
12 Oktober 2009 Rafat Ali Rizvi menilai BC tidak berdampak sistemik.
19 Oktober 2009 Pergantian anggota BPK, Audit lengkap yang dijanjikan Anwar
Nasution belum selesai.
4 November 2009 DPR desak KPK tuntaskan kasus BC
6 November 2009 Wapres Budiono nayatakan dana untuk BC Rp 6,7 triliun tidak
hilang.
12 November 2009
138 Anggota DPR usulkan Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket dan diserahkan
kepada Pimpinan DPR.
20 November 2009
Laporan Audit Investigasi BC oleh BPK beredar.
4 Desember 2009 Panitia Angket dibentuk dengan 30 anggota dan
dipimpin oleh Idrus Marham;jumlah anggota DPR yang ikut tanda tangan mencapai
503.
5 Desember 2009
Pemilihan Ketua dan wakil ketua Pansus Hak Angket
7 Desember 2009
Panitia Hak angket mulai bekerja.
14 Desember 2009
BPK serahkan hasil audit kepada Polri, KPK dan Kejaksaan.
17 Desember 2009
Rapat Pimpinan Pansus mengimbau penonaktifan pihak-pihak yang ditetapkan
sebagai saksi/terperiksa dalam kasus BC
18 Desember 2009
Dari Kopenhagen, Presiden menegaskan dalam UUD 1945 dan
UU No.39/2008 tidak dikenal istilah penonaktifan.
Desember 2009 hingga Februari 2010
Kerja Pansus melakukan Penyelidikan.
5 Januari 2010
Pansus mengirim surat kepada Pimpinan DPR soal Kesimpulan Rapat Intern 17
Desember 2009.
19 Januari, 2010
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Firdaus, dan komisioner LPS
Roedjito yang harus menghadap Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century.
Pemanggilan keduanya dijadwalkan pukul 13.00, setelah Dewan Perwakilan Rakyat
menggelar rapat paripurna.
23 Februari 2010
Pandangan akhir fraksi di Panitia Angket
3 Maret 2010
Dilakukan pemungutan suara tehadap pilihan rekomendasi DPR;325 anggota memilih
opsi terhadap pelanggaran, dan 212 menyatakan tidak terdapat pelanggaran dalam
kebijakan.
2 Maret 2010 Laporan Pansus dalam Rapat Paripurna DPR
12 Mei 2010
Tim pengawas DPR atas kasus Bank Century akan memanggil Kapolri untuk dimintai
keterangan seputar pengusutan pejabat yang terlibat pidana perbankan dalam
skandal Century.
9 Juni 2010
Rapat kerja Tim Pengawas Century DPR dengan Kejagung, KPK dan Polri antara lain
menyimpulkan tidak adanya tindak pidana korupsi dalam skandal Bank Century
(BC).
8 Februari 2011 Penyidik menyerahkan berkas kasus Bank Century
tahap kedua atas nama tersangka Hamidi,mantan Wakil Direktur Utama Bank Century
dan Djoko H. Indra,mantan Kadiv Umum dan Keuangan Bank Century, Selasa
(8/2/2011).
15 Mei 2011
Hesham dan Rafat mengajukan gugatan Arbitrase internasional
15 Desember 2011
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al-Habsyi
meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengorek keterangan dari
Miranda Goeltom terkait kasus Bank Century
20 November 2012
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menaikkan penanganan perkara bail out
Bank Century ke tahap penyidikan. Setelah penyelidikan sejak Desember 2009
30 November 2012
Para tersangka dugaan pencucian uang Bank Century mendesak penyidik Mabes Polri
menangkap pelaku utama otak Skandal Century
7 Desember 2012
Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi aliran dana ratusan
miliar ke Bank Century .
14 Desember 2012
KPK melakukan pencegahan terhadap Budi Mulya untuk tidak berpergian ke luar
negeri hingga enam bulan.
21 Januari 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa pejabat Bank Indonesia dalam
penyidikan dugaan korupsi Bank Century, memanggil dua orang saksi, yakni Zainal
Abidin dan Pahal Santoso. Zainal Abidin saat ini menjabat sebagai Direktur
Eksekutif Direktorat BPR dan UMKM BI.
15 Februari 2013
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) ternyata hingga saat ini belum mengeluarkan
surat perintah penyidikan (sprindik) untuk tersangka kasus Bamk Century, mantan
Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah.
13 Maret 2013
Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century akan memanggil Duta Besar RI di
Swiss, Djoko Susilo
13 Maret 2013
Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo mengaku tak lagi dilibatkan dalam
upaya perburuan aset Bank Century.
20 Maret 2013
Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century, Rabu 20/3/2013, memanggil Menteri
Perdagangan Gita Wirjawan selaku pemilik PT Ancora Land
18 April 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Deputi Gubernur Bank
Indonesia Halim Alamsyah sebagai saksi dalam kasus pemberian Fasilitas Pinjaman
Jangka Pendek (FPJP) terkait Bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun
4 Mei 2013
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa mantan Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Penyidik memeriksa Sri sebagai saksi terkait
penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century.
8 Mei 2013
KPK mendapatkan informasi baru skandal Bank Century seusai memeriksa mantan
Menteri Keuangan.
31 Mei 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa pencegahan Deputi Gubernur Bank
Indonesia Bidang Pengelolaan Devisa nonaktif Budi Mulya bepergian ke luar
negeri guna mendukung pemeriksaan kasus korupsi terkait pemberian dana talangan
ke Bank Century.
4 Juni 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Eksekutif Direktorat Riset
Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) Bank Indonesia Dody Budi Waluyo sebagai
saksi.
10 Juni 2013
(KPK) berangkat ke Australia guna melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi
kasus Bank Century. Namanya Galuh AW, mantan staf di Deputi Gubernur BI
12 Juni 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa karyawan Bank Indonesia (BI) di
Australia terkait kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka
Pendek (FPJP) bagi Bank Century dan penetapan masalah bank itu sebagai masalah
berdampak sistemik.
12 Juni 2013
KPK memeriksa mantan staf Kedeputian Bank Indonesia Galoeh Andita Widorini
sebagai saksi terkait penyidikan kasus Bank Century.
19 Juni 2013
KPK kembali mangkir dari undangan rapat bersama tim pengawas timwas bailout
Bank Century.
Sampai saat ini, skandal Bail -Out Bank Century masih dibayangi
dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Kemenangan pasangan
SBY Boedioeno dalam Pilpres 2009 lalu, dicurigai banyak kalangan ada kaitannya
dengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) untuk Bank Century. Hal ini juga dipaparkan oleh George Junus Aditjondro
dalam bukunya “Cikeas Kian Menggurita”. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa
asal uang Kampanye SBY-Boedioeno pada Pilpres 2009 berasal dari Bank Century,
Bank Maspion, dan Bank Akita.
Jadi dengan kata lain, keputusan untuk menyediakan dana PMS bagi
Bank Century, bukan hanya dimotivasi untuk menyelamatkan Bank Century yang
bermasalah, dan juga bukan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lebih
tepatnya, rencana menyelamatkan Bank Century didorong motivasi untuk
menyediakan dana kampanye. Namun kejanggalan-kejanggalan tersebut seolah
dianggap kasat mata berlalu begitu saja.