Minggu, 29 Maret 2015

softskill hukum di indonesia

hukum di indonesia yang berat sebelah
--> 

Istilah ini mungkin sudah lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hokum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam kebawah dan Tumpul keatas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah, Coba bandingkan dengan para Koruptor yang notabene adalah para penjabat kelas ekonomi ke atas, baik mulai dari tingkat anggota DPRD kota hingga para mantan menteri pun terjerat dengan kasus korupsi, 
Bayangkan saja beberapa kasus yang baru baru ini terjadi salah satu kasus yang cukup menggeparkan adalah pencurian sandal jepit yang dilakukan di tasikmalaya, hanya karena sang pemilik merupakan anggota kepolisian, maka sang terdakwa yang masih berusia dibawah umur ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Namun karena tekanan yang amat besar dari masyarakat banyak dan pemberitaan yang besar dari media maka kasus yang terjadi awal 2012 ini akhirnya berakhir dengan cara kekeluargaan, Sementara Kuruptor yang mencuri uang Negara miliyaran rupiah hanya dihukum 2 tahun penjara + pemotongan masa tahanan atau Remisi.
Dari sinilah saya ingin mencoba menggali sedikit tentang permasalahan keadilan di Negara yang sudah 67 tahun merdeka ini dan memiliki bunyi sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
--> 
Salah satu Contoh kasus keadilan yang akan kami angkat adalah kasus pencurian sandal jepit dan vonis para koruptor.
Berikut adalah kutipan pendapat para pengamat politik tentang kasus yang sempat menghebohkan awal tahun 2012.
--> 

Oleh : Jamaris S.pd
Artikel yang saya angkat kali ini berjudul "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara" Saya mengangkat topik ini terinsperasi oleh isu yang tengah berkembang dan banyak mendapat perhatian masyarakat luas termasuk media massa. Dimana AAL, seorang siswa kelas 1 SMK di Palu, Sulawesi Tengah diajukan ke pengadilan atas kasus dugaan pencurian sandal jepit milik seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah.
Kasus yang menimpa anak di bawah umur (15 tahun) ini mendapat perhatian serius dari Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Menurut Seto Mulyadi, semua pihak yang terkait kasus ini baik kepolisian maupun kejaksaan bersalah. Sanksi bagi kenakalan anak-anak seharusnya dikembalikan kepada orang tua anak bersangkutan, bukan di jerat dengan hukuman penjara. Selain itu Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat mengumpulkan 1.000 sandal jepit sebagai bentuk solidaritas buat AAL. Setelah terkumpul 1.000 sandal jepit, kemudian dititipkan ke mabes polri untuk diserahkan kepada Briptu Ahmad Rusdi si pemilik sandal jepit yang hilang di curi. Sepertinya rakyat marah karena tindakan dari pihak yang seharusnya melindungi anak, ternyata menyeretnya ke penjara.
Secara sederhana, mencuri dapat diartikan “mengambil sesuatu yang bukan miliknya”. Tindakan mencuri merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan apapun di dunia ini. Menurut hukum agama, mencuri adalah tindakan dosa. Menurut hukum negara, mencuri adalah tindakan melawan hukum. Begitu juga menurut norma adat yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia bahwa mencuri adalah perbuatan yang melanggar adat. Memang wajar seseorang yang melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma-norma adat diberi hukuman. Namun perlu diperhatikan siapa dan apa tujuan seseorang melakukan pencurian.
Kembali ke judul posting "Antara Pencuri Sandal Jepit Dengan Pencuri Uang Negara" Kedua tindakan tersebut adalah melawan hukum karena sama-sama mencuri. Namun perlu dibedakan tindakan yang dilakukan seorang anak yang mencuri sandal jepit dengan tindakan seorang pejabat yang mencuri uang negara (korupsi). Seorang anak nekat mencuri mungkin karena kemiskinan sehingga tidak mampu membelinya. Sedangkan seorang pejabat mencuri uang negara (korupsi) bukan karena kemiskinan, tapi demi memperkaya diri atau kelompoknya. Inilah yang membuat sebagian besar rakyat marah karena banyak para pelaku korupsi (koruptor) di negara ini yang belum disentuh hukum, sementara anak kurang mampu yang mencuri sandal jepit saja dijerat hukum.
Siapa yang tidak pernah dalam hidupnya melakukan kesalahan seperti mencuri?. Sebagian besar orang tentu pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan maupun berat. Apalagi seorang anak dalam masa pertumbuhan sering melakukan kesalahan karena dalam masa tersebut anak sedang mencari jati dirinya. Perlu peran orang tua mengawasi dan mengarahkan anaknya supaya tidak terjerumus dalam tindakan salah. Orang tua harus mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan anaknya. Apabila seorang anak melakukan kesalahan seperti mencuri, maka orang tua harus menasehatinya. Siapa sebenarnya yang saya maksud ORANG TUA di sini? Mereka adalah ayah dan ibu sebagai keluarga dekatnya, orang sekitar lingkungan anak, dan penegak hukum sebagai aparatur negara. Bukankan semua warga negara dilindungi oleh hukum dan undang-undang? Dengan arti kata semua warga negara berkewajiban untuk melindungi anak.
Menanggapi kasus anak seperti yang menimpa AAL, saya tidak setuju bila dijatuhi hukuman penjara, karena perkembangannya akan terganggu. Lagi pula sebenarnya tujuan seseorang dipenjara adalah untuk memberikan efek jera. Efek jera sangat tepat diberikan kepada seorang koruptor, karena koruptor adalah orang dewasa yang telah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum harus membedakan kesalahan seorang pencuri sandal jepit dengan seorang koruptor yang mencuri uang negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya, Intinya “JANGAN HUKUM TAJAM KE BAWAH DAN TUMPUL KE ATAS.”
Dari artikel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya keadilan hukum di negara kita masih lah sangat rentan akan tebang pilih alias tidak merata, semua itu kebanyakan disebabkan lagi-lagi oleh para “Oknum” penegak hukum itu sendiri. Dari sinilah kita perlu mengambil pelajaran yang sangat berarti bahwa keadilan adalah segala galanya bila kita menganut negara bersistem demokrasi, karena falsafah dari demokrasi Indonesia adalah demokrasi dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
Kesenjangan keadilan diharapkan tidak terjadi lagi. Sebab, tindak pidana ringan seperti pencurian dengan nilai di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu dikenai pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal dibolehkan. Tersangka juga tidak perlu ditahan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Peraturan MA ini ditandatangani Harifin A Tumpa, Ketua MA saat itu, tanggal 27 Februari lalu. Kemudian pada Rabu (17/10/2012), instansi-instansi penegak hukum bersepakat untuk menerapkan Peraturan MA nomor 2/2012 itu. Kesepakatan bersama ditandatangani Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sihabuddin, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Burhanuddin, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, dan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko, disaksikan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
-->

softskill masalah masalah indonesia 1

Kasus century


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total Rp6,76 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan deputi Gubernur BankIndonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.
Antonius menjelaskan proses penetapan tersebut dimulai pada rapat 16 November 2008 di kantor BI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Boediono, Deputi Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom, Deputi Gubernur bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad.
Selain itu hadir pula Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah perwakilan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany dan Noor Rachmat,
Kepala Divisi Penjaminan LPS Poltak L Tobing, Kepala LPS Firdaus Djaelani dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandy. Menurut jaksa, saat itu Fridaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Century lebih besar yaitu Rp15,363 triliun dibanding tidak menyelamatkan yaitu Rp 195,354 miliar.
"Pada saat itu Boediono mengatakan bahwa Firdaus Djaelani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya saja," kata Antonius.
Terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya. Kemudian pada rapat selanjutnya pada 20 November 2008 di ruang Rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari Dewan Gubernur BI (DGBI) kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar Bank Century tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal.
"Karena itu diperlukan kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KKSK yang mendukung Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century tidak ditutup dan tetap beroperasi serta tidak menjadi bank gagal," ungkap jaksa.
Pada rapat DGI 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan BI senilai Rp689 miliar.
"Siti Chalimah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Century tidak tergolong sistemik secara individual bank tapi bila ditinjau dari sisi makro maka Bank Century tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik karena peran Bank Century dalam sektor riil tergolong kecil, pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Century dapat digantikan bank lain," jelas jaksa.
Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan.
Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Goeltom karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Century. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai.
"Selanjutnya Boediono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkai Century, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik," ungkap jaksa.
Siti Chalimah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Century dan membuat beberapa perubahan yang esensial. Pertama, PT Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan, namun kondisi bank menurun.
Kemudian terbit rekomendasi, yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik maka dimintakan persetujuan KSSK, 2. mengusulkan agar Robert Tantular dicekal, 3. Mengirim surat kepda monetary authority of Singapore (MAS) dan Financial Services Authority (FSA) sebagai pemberitahuan.
Kedua, kondisi giro Wajib Minimum (GWM) rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Century setelah menyelesaikan perhitungan adalah Rp6,56 triliun.
Selanjutnya dalam lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat "untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar Rp632 miliar" dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan.
Pada 20 November 2008 pada sekitar pukul 23.00 WIB, kembali dilaksanakan rapat praKSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulyani, Raden Pardede, Dewan Gubernur BI termasuk Budi Mulya.
Dalam rapat itu, Ketua LPS Rudjito, Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik, namun dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono, Raden Pardede serta konsultan hukum Arief Surjowidjojo diputuskan Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Selanjutnya diputuskan untuk menghentikan seluruh pengurus Bank Century, baik komisaris dan direksi dan mengangkat direksi baru yaitu Maryono sebagai direktur utama dan Ahmad Fajar sebagai direktur dari Bank Mandiri melalui Rapat Dewan Komisioner pada hari yang sama.
Penyetoran modal sementara (PMS) untuk Bank Century yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar Rp1 triliun, pada 25 November Rp588,314 miliar, 26 November sebesar Rp475 miliar, 27 November sebesar Rp100 miliar, pada 28 November sebesar Rp250 miliar dan 1 Desember sebanyak Rp362,826 miliar sehingga total adalah Rp2,776 triliun.
Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai Rp4,997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar Rp850 miliar dalam bentuk Surat Utang Negara, 24 Februari 2009 sebesar Rp185 miliar dalam bentuk SUN dan terakhir Rp150 miliar melalui real time gross settlement (RTGS) hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan Rp630,221 miliar.
Total penyertaan modal sementara kepada Bank Century dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah Rp6,76 triliun. Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraqdan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun.
Serta merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp689,39 miliar dan Rp6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.






KRONOLOGIS SKANDAL CENTURY
 Permasalahan Bank Century muncul sejak akusisi-merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara. Berikut ini adalah uraian lebih jelasnya mengenai kronologis kasus Bank Century yang dikumpulkan dari berbagai sumber:
KEJADIAN PENTING SKANDAL BANK CENTURY
6 Oktober 2008
Tim kecil menemui Presiden membahas soal arti penting dan urgensi Blanket Guarantee.
13 Oktober 2008
Tim berusaha menyakinkan Wapres soal yang sama, tetapi wapres menolak
13 Oktober 2008
Sebagai kompromi akhirnya disepakati Jaminan dana simpanan sampai 2 miliar.
15 Oktober 2008
Perppu No.4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditandatangani Presiden
15 Oktober 2008
Robert Tantular (RT) menandatangani Letter of Commitment untuk menyelesaikan kasus Bank Century. Biasanya RT tidak mau ikut campur
30 Oktober 2008
Bank Century (BC) mengajukan repo aset kredit kepada BI sebersar Rp. 1 triliun.CAR 30 September adalah 2,35 %
6 November 2008
BC ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus
13 November 2008
BC dilarang ikut kriling, Menkeu lapor kasus BC kepada Presiden di AS
14 November 2008
BI mengubah persyaratan pemberian FPJP dari CAR minimal 8 % menjadi CAR positif
14-18 November 2008
BI mengucurkan dana FPJP sebesar 689 miliar
15 November 2008
Menkeu pulang dari AS untuk memantau krisis dari dekat
20 November 2008
Rapat cabinet dipimpin Wapres menyimpulkan fundamental perekonomian Indonesia masih solid; soal BC tidak dibahas
20 November 2008
Rapat dewan Gubernur (RGB) BI menetapkan BC sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik
20 November 2008
Menkeu, Sri Mulyani menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Century. Dalam rapat tersebut, BI melalui data per 31 oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR bank Century minus hingga 3,52 %. Guna menambah kebutuhan modal untuk menambah kebutuhan modal, CAR dinaikan menjadi 8 %
21 November 2008
Mantan Group Head Jakarta Network PT Bank Mandiri, Maryono diangkat menjadi direktur utama Bank Century menggantikan Hermanus Hasan Muslim
21 November 2008
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan BC berpotensi sistemik dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
21 November 2008
Rapat Komite Koordinasi (KK) dilakukan, sesuai perintah UU No.24/2004 tentang LPS
22 November 2008
Delapan pejabat Bank Century dicekal.Mereka adalah :Sualaiman AB (Komisaris utama), Poerwanto Kamajadi(komisaris), Hermanus Hasan Muslim(Direktur utama), Lila K Gondokusumo(Direktur Pemasaran), Edward M Situmorang (Direktur Kepatuhan), dan Robert Tantular(Pemegang Saham)
23 November 2008
Biaya penanganan BC yang semula diperkirakan hanya 632 miliar naik menjadi Rp.2,77 triliun. Terdapat perubahan asumsi yang dilakukan BI
25 November 2008
Menkeu dan Gubernur BI melapor kepada Wapres. Wapres kemudian memerintahkan Polri untuk menangkap Robert Tantular(RT)
26 November 2008
Robert Tantular ditangkap dikantornya di Gedung Sentral Senayan dan langsung ditahan di Mabes Polri atas dugaan mempengaruhi kebijakan direksi sehingga menyebabkan Bank Century gagal kriling.
5 Desember 2008 LPS Mengubah peraturan yang memungkinkan BC memperoleh tambahan PMS. LPS mengucurkan dana untuk kedua kalinya sebesar Rp.2,201 triliun.
18 Desember 2008
DPR tidak menerima Perppu 4/2008 tentang JPSK, dan meminta Presiden mempersiapkan RUU JPSK
3 Februari 2009
LPS mengucurkan dana sebesar 1,55 triliun untuk BC
10 Februari 2009
Siti Fadjriah mengakui BI tahu kasus BC, sejak lama
1 April 2009
Penyidik KPK hendak menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap, namun rencana tersebut dibatalkan. Sejak itu hubungan KPK-Polri tidak terlalu baik
9 April 2009
Pemilu Legislatif
14 April 2009*
Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengelurakan surat klarifikasi kepada direksi Bank Century. Surat tersbeut menegaskan mengenai uang US$ 18 juta milik Budi Sampoerna dari PT Lancar Sampoerna Besatari tidak bermasalah.
20 April 2009
Menkeu menilai Bank IFI dan BC gagal bukan karena krisis
15 Mei 2009
Deklarasi pasangan SBY-Boediono sebagai Capres dan Cawapres di Bandung
29 Mei 2009
Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji memasilitasi pertemuan antara pimpinan Bank Century dengan pihak Budi Sampoerna di kantornya.
3 Juni 2009
Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi mengirim surat kepada Bareskrim bahwa mereka siap untuk menutup kerugian BC
Awal Juni 2009*
KPK meminta BPK melakukan audit terhadap BC
Akhir Juni 2009*
Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji mengatakan ada lembaga yang telah sewenang-wenang menyadap telpon selulernya
2 Juli 2009
KPK menggelar konferensi Pers terkait mengenai penyadapan seluler tersebut.
8 Juli 2009
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
27 Juli 2009
Darmin Nasution dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI; Anwar Nasution menilai audit BC lebih lancer.
27 Agustus 2009
Skandal BC meledak di media massa
29 Agustus 2009
Menkeu lapor penanganan kasus BC kepada Presiden(Wapres tidak mendapat tindasan laporan).
31 Agustus 2009
Wapres menilai kasus BC murni criminal berupa perampokan bank oleh pemiliknya sendiri.
1 September 2009 DPR meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap BC
10 September 2009 RT divonis 4 tahun penjara dan denda Rp.50 miliar.
17 September 2009 Presiden meminta jangan ada misteri dalam soal BC; BPK meminta PPATK membuka aliran dana kasus BC
23 September 2009 KPK mengendus bau busuk di BC
26 September 2009 Audit awal BPK beredar
29 September 2009 Pemerintah dan DPR gagal mensahkan RUU JPSK
30 September 2009
Menkeu menyampaikan secara spontan di depan Jusuf kalla bahwa diriya tertipu oleh data yang diberikan BI.
1 Oktober 2009 BI bantah temuan awal audit BPK.
3 Oktober 2009 BC secara resmi ganti nama menjadi Bank Mutiara.
12 Oktober 2009 Rafat Ali Rizvi menilai BC tidak berdampak sistemik.
19 Oktober 2009 Pergantian anggota BPK, Audit lengkap yang dijanjikan Anwar Nasution belum selesai.
4 November 2009 DPR desak KPK tuntaskan kasus BC
6 November 2009 Wapres Budiono nayatakan dana untuk BC Rp 6,7 triliun tidak hilang.
12 November 2009
138 Anggota DPR usulkan Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket dan diserahkan kepada Pimpinan DPR.
20 November 2009
Laporan Audit Investigasi BC oleh BPK beredar.
4 Desember 2009 Panitia Angket dibentuk dengan 30 anggota dan dipimpin oleh Idrus Marham;jumlah anggota DPR yang ikut tanda tangan mencapai 503.
5 Desember 2009
Pemilihan Ketua dan wakil ketua Pansus Hak Angket
7 Desember 2009
Panitia Hak angket mulai bekerja.
14 Desember 2009
BPK serahkan hasil audit kepada Polri, KPK dan Kejaksaan.
17 Desember 2009
Rapat Pimpinan Pansus mengimbau penonaktifan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai saksi/terperiksa dalam kasus BC
18 Desember 2009
Dari Kopenhagen, Presiden menegaskan dalam UUD 1945 dan UU No.39/2008 tidak dikenal istilah penonaktifan.
Desember 2009 hingga Februari 2010
Kerja Pansus melakukan Penyelidikan.
5 Januari 2010
Pansus mengirim surat kepada Pimpinan DPR soal Kesimpulan Rapat Intern 17 Desember 2009.
19 Januari, 2010
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Firdaus, dan komisioner LPS Roedjito yang harus menghadap Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. Pemanggilan keduanya dijadwalkan pukul 13.00, setelah Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna.
23 Februari 2010
Pandangan akhir fraksi di Panitia Angket
3 Maret 2010
Dilakukan pemungutan suara tehadap pilihan rekomendasi DPR;325 anggota memilih opsi terhadap pelanggaran, dan 212 menyatakan tidak terdapat pelanggaran dalam kebijakan.
2 Maret 2010 Laporan Pansus dalam Rapat Paripurna DPR
12 Mei 2010
Tim pengawas DPR atas kasus Bank Century akan memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan seputar pengusutan pejabat yang terlibat pidana perbankan dalam skandal Century.
9 Juni 2010
Rapat kerja Tim Pengawas Century DPR dengan Kejagung, KPK dan Polri antara lain menyimpulkan tidak adanya tindak pidana korupsi dalam skandal Bank Century (BC).
8 Februari 2011 Penyidik menyerahkan berkas kasus Bank Century tahap kedua atas nama tersangka Hamidi,mantan Wakil Direktur Utama Bank Century dan Djoko H. Indra,mantan Kadiv Umum dan Keuangan Bank Century, Selasa (8/2/2011).
15 Mei 2011
Hesham dan Rafat mengajukan gugatan Arbitrase internasional
15 Desember 2011
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al-Habsyi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengorek keterangan dari Miranda Goeltom terkait kasus Bank Century
20 November 2012
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menaikkan penanganan perkara bail out Bank Century ke tahap penyidikan. Setelah penyelidikan sejak Desember 2009
30 November 2012
Para tersangka dugaan pencucian uang Bank Century mendesak penyidik Mabes Polri menangkap pelaku utama otak Skandal Century
7 Desember 2012
Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi aliran dana ratusan miliar ke Bank Century .
14 Desember 2012
KPK melakukan pencegahan terhadap Budi Mulya untuk tidak berpergian ke luar negeri hingga enam bulan.
21 Januari 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa pejabat Bank Indonesia dalam penyidikan dugaan korupsi Bank Century, memanggil dua orang saksi, yakni Zainal Abidin dan Pahal Santoso. Zainal Abidin saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Direktorat BPR dan UMKM BI.
15 Februari 2013
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) ternyata hingga saat ini belum mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk tersangka kasus Bamk Century, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah.
13 Maret 2013
Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century akan memanggil Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo
13 Maret 2013
Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo mengaku tak lagi dilibatkan dalam upaya perburuan aset Bank Century.
20 Maret 2013
Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century, Rabu 20/3/2013, memanggil Menteri Perdagangan Gita Wirjawan selaku pemilik PT Ancora Land
18 April 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah sebagai saksi dalam kasus pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) terkait Bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun
4 Mei 2013
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Penyidik memeriksa Sri sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century.
8 Mei 2013
KPK mendapatkan informasi baru skandal Bank Century seusai memeriksa mantan Menteri Keuangan.
31 Mei 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa pencegahan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Devisa nonaktif Budi Mulya bepergian ke luar negeri guna mendukung pemeriksaan kasus korupsi terkait pemberian dana talangan ke Bank Century.
4 Juni 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Eksekutif Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) Bank Indonesia Dody Budi Waluyo sebagai saksi.
10 Juni 2013
(KPK) berangkat ke Australia guna melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi kasus Bank Century. Namanya Galuh AW, mantan staf di Deputi Gubernur BI
12 Juni 2013
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa karyawan Bank Indonesia (BI) di Australia terkait kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Century dan penetapan masalah bank itu sebagai masalah berdampak sistemik.
12 Juni 2013
KPK memeriksa mantan staf Kedeputian Bank Indonesia Galoeh Andita Widorini sebagai saksi terkait penyidikan kasus Bank Century.
19 Juni 2013
KPK kembali mangkir dari undangan rapat bersama tim pengawas timwas bailout Bank Century.
Sampai saat ini, skandal Bail -Out Bank Century masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Kemenangan pasangan SBY Boedioeno dalam Pilpres 2009 lalu, dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Bank Century. Hal ini juga dipaparkan oleh George Junus Aditjondro dalam bukunya “Cikeas Kian Menggurita”. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa asal uang Kampanye SBY-Boedioeno pada Pilpres 2009 berasal dari Bank Century, Bank Maspion, dan Bank Akita.
Jadi dengan kata lain, keputusan untuk menyediakan dana PMS bagi Bank Century, bukan hanya dimotivasi untuk menyelamatkan Bank Century yang bermasalah, dan juga bukan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lebih tepatnya, rencana menyelamatkan Bank Century didorong motivasi untuk menyediakan dana kampanye. Namun kejanggalan-kejanggalan tersebut seolah dianggap kasat mata berlalu begitu saja.